Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor

Pdf Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keputusan menteri keuangan nomor 19 km.7 2024 tentang penarikan dana treasury deposit facility dan atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil yang tidak ditentukan penggunaannya dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Keputusan menteri keuangan nomor 352 tahun 2024 tentang rincian insentif desa setiap desa tahun anggaran 2024. “sesuai dengan pasal 14 undang undang apbn ta 2024, dana desa dialokasikan sebesar rp71 triliun, yang terdiri dari: a. sebesar rp69 triliun pengalokasiannya dihitung sebelum ta berjalan berdasarkan formula, dan b. sebesar rp2 triliun.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Peraturan Direktur J Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah (pp) nomor 4 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebagai peraturan pelaksanaan undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (uu hkpd). Keterangan. kode. perdjpk per 3 pk 2020. judul. panduan reviu laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan dana alokasi khusus fisik. bentuk. peraturan dirjen perimbangan keuangan. nomor. 3. Djpk.kemenkeu.go.id. direktorat jenderal perimbangan keuangan (disingkat djpk) adalah sebuah eselon i di bawah kementerian keuangan republik indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan. dalam melaksanakan tugasnya, direktorat jenderal perimbangan keuangan. Hukum keuangan negara : subyek ‐ cluster: bidang perimbangan keuangan : status: berlaku : keterangan status riwayat – mencabut peraturan pemerintah nomor pp 55 tahun 2005 – mencabut peraturan pemerintah nomor pp 60 tahun 2014 – mencabut peraturan pemerintah nomor pp 22 tahun 2015 – mencabut peraturan pemerintah nomor pp 8 tahun 2016.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Djpk.kemenkeu.go.id. direktorat jenderal perimbangan keuangan (disingkat djpk) adalah sebuah eselon i di bawah kementerian keuangan republik indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan. dalam melaksanakan tugasnya, direktorat jenderal perimbangan keuangan. Hukum keuangan negara : subyek ‐ cluster: bidang perimbangan keuangan : status: berlaku : keterangan status riwayat – mencabut peraturan pemerintah nomor pp 55 tahun 2005 – mencabut peraturan pemerintah nomor pp 60 tahun 2014 – mencabut peraturan pemerintah nomor pp 22 tahun 2015 – mencabut peraturan pemerintah nomor pp 8 tahun 2016. Direktorat jenderal perimbangan keuangan; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kepatuhan internal direktorat jenderal perimbangan keuangan;dan d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat jenderal perimbangan keuangan. 8. Ppen–pemerintah daerah– pinjaman. 2020. peraturan menteri keuangan (pmk) no. 105 pmk.07 2020, bn 2020 no. 880, . jdih.kemenkeu.go.id: 26 hlm. peraturan menteri keuangan (pmk) tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah. abstrak: : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15b ayat (8) peraturan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Direktorat jenderal perimbangan keuangan; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kepatuhan internal direktorat jenderal perimbangan keuangan;dan d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat jenderal perimbangan keuangan. 8. Ppen–pemerintah daerah– pinjaman. 2020. peraturan menteri keuangan (pmk) no. 105 pmk.07 2020, bn 2020 no. 880, . jdih.kemenkeu.go.id: 26 hlm. peraturan menteri keuangan (pmk) tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah. abstrak: : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15b ayat (8) peraturan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Peraturan Menteri Keuangan