Gelar Konferensi Pers Presiden Jokowi Pengesahan Ruu Kuhp Ditunda

gelar Konferensi Pers Presiden Jokowi Pengesahan Ruu Kuhp Ditunda
gelar Konferensi Pers Presiden Jokowi Pengesahan Ruu Kuhp Ditunda

Gelar Konferensi Pers Presiden Jokowi Pengesahan Ruu Kuhp Ditunda Setelah mencermati masukan masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi substansi ruu kuhp, saya berkesimpulan masih ada materi materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya dalam keterangan pers di istana kepresidenan bogor, jawa barat, pada jumat, 20 september 2019. Pada senin sore, presiden jokowi menyatakan telah meminta dpr ri agar menunda pengesahan ruu kuhp dan tiga ruu lainnya. jokowi berharap pengesahan sejumlah ruu itu dilakukan dpr periode 2019 2024. dia menyatakan hal ini dalam konferensi pers di istana merdeka, jakarta usai bertemu dengan pimpinan dpr dan sejumlah fraksi.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Cermati Masukan Masyarakat
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Cermati Masukan Masyarakat

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Cermati Masukan Masyarakat Infoasatu , jakarta hari ini, presiden joko widodo (jokowi) menggelar konferensi pers di istana bogor terkait ruu kuhp. jokowi meminta dpr menunda pengesahan ruu kuhp dan ingin masukan dari berbagai kalangan didengarkan. "saya terus mengikuti perkembangan pembahasan ruu kuhp secara saksama. dan setelah mencermati masukan masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah. Brilio presiden jokowi meminta pengesahan ruu kuhp ditunda, pada jumat (20 9). dalam konferensi pers yang digelar di istana bogor, jokowi menyebut telah memerintah menkum ham agar pengesahan tidak dilakukan oleh dpr periode ini. sebenarnya, sejak awal wacana perubahan kuhp memang menuai pro dan kontra dari masyarakat. Agar pengesahan ruu kuhp ditunda dan pengesahannya tak dilakukan dpr periode ini," ujar presiden jokowi. menurut dini purwono, keputusan presiden joko widodo meminta penundaan pengesahan rkuhp ini, menunjukkan pemerintah tidak berjalan sendirian, tapi tetap mendengar aspirasi rakyat. Keterangan gambar, sejumlah mahasiswa berdemonstrasi di depan gedung dpr mpr, jakarta, pada selasa (24 09) untuk menentang pengesahan sejumlah ruu. 24 september 2019.

presiden jokowi Tunda pengesahan ruu kuhp Sekretariat Negara
presiden jokowi Tunda pengesahan ruu kuhp Sekretariat Negara

Presiden Jokowi Tunda Pengesahan Ruu Kuhp Sekretariat Negara Agar pengesahan ruu kuhp ditunda dan pengesahannya tak dilakukan dpr periode ini," ujar presiden jokowi. menurut dini purwono, keputusan presiden joko widodo meminta penundaan pengesahan rkuhp ini, menunjukkan pemerintah tidak berjalan sendirian, tapi tetap mendengar aspirasi rakyat. Keterangan gambar, sejumlah mahasiswa berdemonstrasi di depan gedung dpr mpr, jakarta, pada selasa (24 09) untuk menentang pengesahan sejumlah ruu. 24 september 2019. Untuk itu, jokowi memerintahkan menteri hukum dan hak asasi manusia yasonna laoly untuk menyampaikan keputusan ini kepada dpr. "agar pengesahan ruu kuhp ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh dpr periode ini," kata dia. jokowi berharap dpr mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan revisi kuhp bisa diteruskan oleh dpr periode berikutnya. "sebab pengambilan putusan tingkat i sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa presiden (jokowi) akan menunda pengesahan ruu kuhp," kata nasir. berbeda dengan nasir, anggota komisi pemerintahan dpr sekaligus ketua dpp pks mardani ali sera menilai pengesahan ruu kuhp sebaiknya ditunda. "perlu pendalaman, sebaiknya ditunda," kata mardani. 6.

presiden jokowi Minta Pegesahan ruu kuhp ditunda Video Dailymotion
presiden jokowi Minta Pegesahan ruu kuhp ditunda Video Dailymotion

Presiden Jokowi Minta Pegesahan Ruu Kuhp Ditunda Video Dailymotion Untuk itu, jokowi memerintahkan menteri hukum dan hak asasi manusia yasonna laoly untuk menyampaikan keputusan ini kepada dpr. "agar pengesahan ruu kuhp ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh dpr periode ini," kata dia. jokowi berharap dpr mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan revisi kuhp bisa diteruskan oleh dpr periode berikutnya. "sebab pengambilan putusan tingkat i sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa presiden (jokowi) akan menunda pengesahan ruu kuhp," kata nasir. berbeda dengan nasir, anggota komisi pemerintahan dpr sekaligus ketua dpp pks mardani ali sera menilai pengesahan ruu kuhp sebaiknya ditunda. "perlu pendalaman, sebaiknya ditunda," kata mardani. 6.

Comments are closed.