Presiden Jokowi Minta Pengesahan Ruu Kuhp Ditunda

presiden jokowi minta Pegesahan ruu kuhp ditunda Video Dailymoti
presiden jokowi minta Pegesahan ruu kuhp ditunda Video Dailymoti

Presiden Jokowi Minta Pegesahan Ruu Kuhp Ditunda Video Dailymoti Presiden joko widodo menyatakan telah memerintahkan menteri hukum dan ham, yasonna laoly, agar pengesahan rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana (kuhp) di dpr ditunda. Presiden jokowi meminta agar ruu kuhp ditunda pengesahannya. psi pun memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih karena jokowi mendengarkan aspirasi. jokowi minta pengesahan ruu kuhp ditunda.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Cermati Masukan Masyarakat
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Cermati Masukan Masyarakat

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Cermati Masukan Masyarakat Presiden jokowi meminta dpr menunda pengesahan ruu kuhp. jokowi ingin masukan dari berbagai kalangan didengarkan. jokowi minta pengesahan ruu kuhp ditunda!. Ruu keimigrasian akan disahkan di paripurna, ada usulan kepemilikan senpi untuk petugas imigrasi. presiden jokowi dikabarkan ingin mengatur komposisi pimpinan kpk. soroti anggaran pendidikan era nadiem makarim, jppi: sekolah kedinasan ikut nikmati . lemhanas minta dpr tambah anggaran untuk studi ke eropa dalam apbn perubahan 2025. Sebelumnya pengesahan ruu kuhp sudah dijadwalkan pada selasa (24 9). "penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa dpr mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki ruu kuhp ditunda pengesahannya," kata ketua dpr ri bambang soesatyo atau akrab dipanggi bamsoet, mengutip setkab, sabtu. Presiden joko widodo (jokowi) berharap dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) menunda pengesahan sejumlah rancangan undang undang (ruu). “ruu minerba, ruu pertanahan, ruu pemasyarakatan, ruu kuhp itu (saya minta) ditunda pengesahannya untuk bisa mendapatkan masukan masukan, mendapatkan substansi substansi yang lebih baik,” kata presiden jokowi usai menerima pimpinan dpr, ketua.

Comments are closed.